Nanga Bulik – Ketegangan antara warga Desa Sungei Telang dengan pihak perusahaan tambang PT. BA semakin memanas. Warga menuding pemerintah desa (Pemdes) setempat terkesan mengabaikan protes terkait pembebasan lahan yang mereka nilai merugikan masyarakat. Kasus ini pun menyita perhatian publik karena menyangkut hak tanah adat dan transparansi tata kelola pertambangan.
Latar Belakang Persoalan
Persoalan bermula dari rencana PT. BA yang akan memperluas area tambang batu bara di sekitar Desa Sungei Telang. Proses pembebasan lahan yang dilakukan perusahaan dinilai tidak melibatkan warga secara menyeluruh, bahkan disebut minim sosialisasi.
Menurut sejumlah warga, mereka baru mengetahui lahannya masuk ke dalam area perluasan tambang setelah perusahaan melakukan pengukuran di lapangan. “Kami merasa ditinggalkan dalam proses ini. Tanah yang kami garap turun-temurun tiba-tiba diukur tanpa persetujuan jelas,” ungkap Ahmad Rizal, perwakilan warga.
Warga Gelar Protes
Menolak perlakuan tersebut, puluhan warga Desa Sungei Telang menggelar aksi protes di depan kantor desa pada awal pekan ini. Dalam orasinya, warga menuntut kejelasan terkait status lahan, mekanisme ganti rugi, serta transparansi dokumen kerja sama antara Pemdes dan PT. BA.
“Kami tidak anti-investasi, tapi jangan sampai masyarakat yang jadi korban. Kalau Pemdes diam saja, berarti mereka tidak berpihak pada warga,” ujar Nurhayati, tokoh perempuan desa.
Baca juga: DPRD Kalteng Dorong Penguatan Koperasi untuk Sejahterakan Masyarakat
Pemdes Dituding Abai
Kemarahan warga semakin memuncak karena pihak Pemdes Sungei Telang dinilai tidak memberikan respon memadai terhadap aspirasi mereka. Hingga saat ini, belum ada pertemuan resmi yang digelar untuk mempertemukan warga, perusahaan, dan pemerintah desa.
“Seolah-olah ada pembiaran. Padahal, Pemdes adalah perwakilan terdekat masyarakat. Kalau mereka diam, kami akan terus berjuang sampai suara kami didengar,” kata Abdul Karim, salah seorang penggerak aksi.
Sikap Perusahaan
PT. BA sendiri menyatakan bahwa proses pembebasan lahan sudah sesuai prosedur dan akan tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Pihak perusahaan mengklaim telah berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait.
“Kami tidak ingin ada pihak yang dirugikan. Mekanisme ganti rugi tetap akan dibayarkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Kami terbuka untuk dialog,” ujar Humas PT. BA, Rendy Saputra.
Harapan Warga dan Tindak Lanjut
Masyarakat berharap pemerintah daerah hingga provinsi ikut turun tangan untuk memediasi konflik ini. Mereka menuntut adanya pendampingan hukum, keterbukaan informasi, serta jaminan bahwa hak atas tanah mereka tetap dihormati.
“Kami minta jangan ada intimidasi atau upaya menggiring warga untuk menyerahkan lahan tanpa proses yang adil,” tambah Rizal.
Sementara itu, organisasi masyarakat sipil di Batulicin juga menyuarakan dukungan bagi warga Sungei Telang. Mereka menilai persoalan ini bisa menjadi preseden buruk apabila pembebasan lahan dilakukan tanpa keterlibatan masyarakat secara utuh.
Penutup
Kasus dugaan abainya Pemdes Sungei Telang terhadap protes warga menjadi gambaran nyata tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah. Masyarakat kini menunggu langkah nyata pemerintah untuk hadir sebagai penengah yang adil, agar kepentingan pembangunan tidak harus mengorbankan hak-hak rakyat kecil.
