Inews Nanga Bulik – Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Pemkab Bartim) menggelar sosialisasi manajemen risiko Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta mengendalikan berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian program dan kegiatan pembangunan.
Sosialisasi tersebut diikuti oleh perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
Perkuat Tata Kelola dan Akuntabilitas
Pemkab Bartim menilai manajemen risiko merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian intern pemerintah. Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, setiap OPD diharapkan mampu mengantisipasi potensi permasalahan sejak dini serta mengambil langkah mitigasi yang tepat.
Melalui sosialisasi ini, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
Identifikasi Risiko Program dan Kegiatan
Dalam kegiatan sosialisasi, peserta dibekali materi terkait tahapan manajemen risiko, mulai dari identifikasi risiko, analisis dampak dan peluang, hingga penyusunan rencana pengendalian risiko. Risiko yang dimaksud mencakup risiko strategis, operasional, keuangan, hingga risiko kepatuhan terhadap regulasi.
Pendekatan ini diharapkan mampu meminimalkan potensi kegagalan program serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Baca juga: Diskanak Barito Timur Tahun Ini Salurkan Ratusan Ternak Bagi Kelompok Peternak
Dorong Budaya Sadar Risiko di OPD
Pemkab Bartim mendorong terbentuknya budaya sadar risiko (risk awareness) di seluruh OPD. Aparatur diharapkan tidak hanya fokus pada pencapaian target, tetapi juga mampu mengelola risiko yang mungkin muncul selama proses pelaksanaan kegiatan.
Dengan budaya sadar risiko, pemerintah daerah optimistis dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta mencegah terjadinya permasalahan administratif dan hukum di kemudian hari.
Selaras dengan Kebijakan Pengawasan Pemerintah
Sosialisasi manajemen risiko ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan internal dan pencegahan tindak penyimpangan. Manajemen risiko dinilai sebagai instrumen penting dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Pemkab Bartim menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko akan terus dievaluasi dan dikembangkan sesuai dengan dinamika dan tantangan pembangunan daerah.
Implementasi Berkelanjutan Tahun 2025
Ke depan, Pemkab Bartim berkomitmen untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara berkelanjutan pada Tahun 2025 dan seterusnya. Setiap OPD diharapkan menyusun peta risiko dan rencana tindak pengendalian sebagai bagian dari dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.
Dengan penerapan manajemen risiko yang sistematis dan konsisten, Pemkab Bartim berharap pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
